Demokrasi Milik Siapa?

Pada dasarnya sistem demokrasi menempatkan individu manusia sebagai pusat perhatian kekuasaan. Demokrasi pada dasarnya bukan saja menyangkut pelaksanaan pemilihan anggota eksekutif, legislatif dan yudikatif melalui pemilihan umum. Demokrasi bukan hanya saja aktifitas politik pada sistem tingkat Negara. Demokrasi bukanlah sebuah sistem yang kaku seperti hal-hal tersebut.

Demokrasi juga bukan tentang sebuah cara untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan tujuan-tujuan tersebut haruslah sesuai dengan konsep demokrasi pada suatu Negara. Demokrasi bukan seperti yang dilakukan di Timur Tengah yang dengan melalui pemilihan umum mereka ingin mengganti konsep tersebut dengan konsep khalifah. Corak demokrasi bukanlah seperti itu.

Di Indonesia, proses demokrasi sudah tidak perlu diragukan lagi. Sebagai Negara paling demokrasi diperingkat ketiga dunia membuat negeri kita disegani akan proses demokratisasinya. Hal ini juga mementahkan penelitian Index of Political Right and Civil Liberty yang dikeluarkan oleh Freedom House yang menyatakan bahwa Negara-negara mayoritas muslim pada umumnya gagal membangun politik yang demokratis.

Namun, apakah sudah sepatutnya kita menerima itu semua begitu saja. Proses demokratisasi di Indonesia secara procedural memang sudah cukup mapan. Pergantian kekuasaan berlangsung secara damai tanpa adanya penolakan-penolakan yang diajukan oleh para elit politik yang terlibat dalam persaingan politik. Pemilihan secara langsung yang jujur dan rahasia berjalan mulus dikalangan masyarakat. Pemilihan umum pada akhirnya menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat.

Setelah reformasi bergulir, era kebebasan bermunculan sebagai penanda bangsa kita telah siap melakukan demokratisasi disegala aspek. Partai politik berdirian, setelah reformasi ada 141 partai yang muncul. Berbagai media massa baru bermunculan, kebebasan berpendapat di tegakkan. Ini merupakan satu langkah awal yang gilang gemilang menyambut babak baru bangsa ini, demokrasi yang menyeluruh.

Seperti yang tertulis pada kalimat pertama dalam tulisan ini, demokrasi menempatkan manusia sebagai pusat perhatian kekuasaan. Dalam kekuasaan yang demokrasi tidak boleh adanya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan individu manusia manapun. Manusia bebas melakukan apapun yang mereka yakini kebenarannya. Namun demokrasi juga tidak menampilkan sebuah kebebasan individu yang kebablasan. Manusia bebas yang diidealkan dalam sistem demokrasi menurut Hannah Arendt ialah manusia yang terbebas dari himpitan kebutuhan dasar dan disaat yang bersamaan mampu berwacana dalam ruang publik. Saat manusia menjadi mandiri, disaat seperti itulah ia menjadi warga Negara yang sebenarnya, dan saat itupula demokrasi bisa berjalan.

Labih lanjut lagi, yang dimaksud dari kebebasan individu dalam sistem demokrasi ialah bukan sebuah kebebasan absolute yang dimiliki oleh setiap individu, melainkan kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan orang lain. Intinya, dalam konsep demokrasi tidak ada perbedaan derajat dan nilai dalam soal hak alamiah dan politik yang dimiliki oleh setiap orang.

Cerminan dari konsep demokrasi ialah ingin melahirkan dan melindungi kebebasan dan hak individual masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Menurut Soekarno, Indonesia merdekan ialah untuk semua masyarakatnya sejahtera, semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya. Tersirat bagi Soekarno, demokrasi bukan hanya kesetaraan politik saja melainkan kesetaraan dalam bidang politik melainkan keseteraan dalam bidang ekonomi bagi kemerdekaan yang hakiki. Tujuan dari kemerdekaan kita tidak jauh berbeda dengan konsep demokrasi, yakni sebuah pemerintahan yang menjamin hak individu masyarakatnya.

Pada saat ini, realitasnya sangat jauh dari harapan. Kebebesan individu baik dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi kembali pada sebuah titik keprihatinan. Dalam ketiga aspek tersebut, kini bangsa kita sedang mengalami pesakitan yang serius. Di bidang sosial, banyak sekali kelompok-kelompok mayoritas keagamaan yang melakukan tekanan-tekanan kepada kelompok lain agar tidak bisa menjalani keyakinan mereka dengan leluasa. Tekanan-tekanan seperti ini cukup mencederai kebebasan individu dalam menjalani keyakinannya.

Di bidang politik aspirasi masyarakat kerap kali terabaikan. Begitu kuatnya oligarki partai di dalam internal partai membuat aspirasi masyarakat sering kali berbenturan dengan kepentingan-kepentingan elit partai. Yang tadinya partai politik menjadi saluran utama bagi aspirasi masyarakat untuk dijadikan kebijakan politik melalui partai politik kini hanya menjadi isapan jempol semata. Terjadinya pengulangan kesalahan masa Orde Baru dikalangan elit partai politik yakni sebuah kekuasaan yang berpusat hanya pada segelintir kelompok saja membuat harapan rakyat akan terjaminnya aspirasi mereka terpinggirkan.

Sedangkan dalam bidang ekonomi, jurang kemiskinan begitu menganga. Kemiskinan dan penderitaan terus saja berlangsung dirasakan oleh masyarakat kita. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan diseluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi hanya dirasakan oleh sekelompok orang saja. Data-data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah penuh kepalsuan dan tidak menggambarkan kesenjangan yang terjadi di masyarakat.

Jadi, selama ini demokrasi hanya berjalan untuk segelintir kepentingan kelompok saja. Demokrastisasi tidak menyeluruh disegala lapisan. Demokrasi kerap kali meminggirkan kelompok-kelompok minoritas. Demokrasi hanya menjadi alat utama kaum kapitalis meraup keuntungan dengan bekerja sama dengan para elit politik. Demokrasi kini hanya menjadi sunyi bagi masyarakat kecil. Namun, yakinlah dengan demokrasi kita bisa maju bersama menegakkan semua cita-cita bangsa. Karena demokrasi akan selalu dinanti dan dimengerti.